Bupati sampaikan nota keuangan RAPBD 2010, Dewan sangsi potensi Umbul Ingas

Klaten (Espos) Kalangan DPRD Klaten menyangsikan potensi kontribusi Umbul Ingas terhadap pendapatan asli daerah (PAD) setelah melihat kualitas proyek revitalisasi objek wisata itu yang dibiayai dengan APBD 2008.

“Kami sangsi dengan potensi Umbul Ingas. Apalagi dengan riwayat pembangunan yang seperti ini,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Klaten, drh Suharna kepada wartawan di Gedung Dewan setempat, Senin (21/12).
Suharna mengatakan, dari hasil pantauan Komisi II, lembaga legislatif tersebut melihat buruknya kualitas pembangunan tahap I objek wisata tersebut. Selain berdasarkan kualitas, Suharna mengaku sangsi mengingat Pemkab masih belum jelas menyusun manajemen pengelolaan objek wisata itu.
“Apakah nanti dibentuk lewat UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah-red) atau dikelola swasta? Ini kan belum jelas perencanaan dan pengelolaan anggarannya! Itu tidak baik!” tegas anggota Komisi II ini.
Anggota Badan Anggaran DPRD Klaten lainnya, Sri Widada juga menyatakan pendapat senada. Apalagi, imbuh dia, dengan dana yang telah dihabiskan hampir Rp 15 miliar dalam dua tahun ini, kontribusi PAD Umbul Ingas ke Pemkab Klaten juga belum terlihat meyakinkan.

Bupati mengakui
Dalam dokumen Rancangan APBD (RAPBD) Klaten 2010, pos retribusi daerah yang masuk sebagai elemen pendapatan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpor) Klaten hanya mencapai Rp 768,3 juta. “Itu untuk semua objek wisata yang dimiliki Klaten, tidak hanya dari Umbul Ingas. Semestinya, meski belum maksimal, kontribusi dari Umbul Ingas juga cukup signifikan,” papar dia.
Sementara itu, terkait kontribusi PAD, Bupati Klaten Sunarna mengakui adanya pengelolaan yang belum optimal. Hal tersebut terungkap saat Bupati menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Klaten 2010 dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin kemarin. Bupati mengatakan, permasalahan utama pendapatan daerah adalah masih tingginya tingkat ketergantungan sumber pendapatan daerah kepada pemerintah pusat.
Selain itu, imbuh dia, ada sejumlah peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan pendapatan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. “PAD terbatas karena belum optimalnya pengelolaan,” jelasnya saat membacakan Nota Keuangan RAPBD Klaten 2010. – Oleh : haa

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Selasa, 22 Desember 2009 , Hal.VII