Layanan Jamkesda terancam terputus

Klaten (Espos) Akses pelayanan kesehatan gratis bagi 25.874 peserta program Jamkesda Klaten tahun 2009 terancam terputus.

Pasalnya, masa asuransi yang ditanggung rekanan penyedia jasa asuransi bagi puluhan ribu peserta Jamkesda tersebut sesuai perjanjian berakhir Selasa (2/2) ini. Padahal proses lelang untuk menyeleksi rekanan penyedia asuransi Jamkesda tahun 2010 belum dilaksanakan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Klaten, dr Ronny Roekminto saat dijumpai di kantornya, Senin (1/2), mengungkapkan, pihaknya sudah mencoba melakukan pendekatan kepada perusahaan jasa asuransi rekanan Pemkab agar mereka bersedia melanjutkan pertanggungan hingga ada rekanan baru hasil lelang. Namun hingga kemarin, perusahaan asuransi yang bersangkutan belum memberikan kepastian.
“Kami sudah melobi Asuransi Syariah Mubarokah selaku pihak rekanan supaya pelayanan Jamkesda bagi 25.874 jiwa tersebut bisa dilanjutkan hingga akhir Februari. Namun jawaban pastinya sampai saat ini belum kami dapatkan” jelasnya.
Menurut dia, jika pihak asuransi tak bersedia, maka pelayanan Jamkesda terpaksa distop untuk sementara waktu.
Diungkapkan Ronny, selama ini Asuransi Syariah Mubarokah yang berkantor di Jakarta dinilai cukup longgar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pemegang kartu Jamkesda. Dia mencontohkan, pelayanan cuci darah yang semestinya tak masuk dalam Jamkesda, ternyata bisa diakses oleh sedikitnya 25 pemegang kartu Jamkesda.
“Selain itu, penderita kanker yang perlu kemoterapi serta penyandang hydrochepalus juga bisa dilayani. Memang jumlahnya tak banyak tapi sangat membantu masyarakat,” ungkapnya. Dengan berbagai kelonggaran itu, Ronny mengatakan pihaknya optimistis rekanan mau memperpanjang masa asuransi peserta Jamkesda hingga ada rekanan baru.
Berdasarkan data Dinkes, peserta Jamkesda 2009 sebanyak 40.000 orang. Masa asuransi bagi 25.874 peserta habis tanggal 2 Februari 2010, sedangkan 14.126 peserta lainnya berakhir 28 Februari 2010.

Andalkan SKTM
Saat ditanya bagaimana solusinya jika kemungkinan terburuk pihak rekanan tak bersedia melanjutkan pertanggungan Jamkesda, Ronny menuturkan, masyarakat masih bisa mengandalkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan/desa untuk berobat.
Namun ia mengakui penggunaan SKTM sangat terbatas lantaran kebijakan pelayanan kesehatannya tergantung kepada pengelola rumah sakit yang dituju.
Terkait proses lelang Jamkesda tahun ini, Ronny menjelaskan pihaknya telah membentuk tim lelang. Menurutnya, lelang terbuka bagi penyedia jasa kesehatan yang memenuhi persyaratan. “Nanti dipilih asuransi mana yang preminya rendah tapi mampu menyediakan pelayanan terbaik,” ungkapnya.
Pada bagian lain, Ketua Komisi IV DPRD Klaten, Yoga Hardaya mengungkapkan, pelayanan Jamkesda jangan sampai terputus di tengah jalan. Pasalnya, orang sakit tak memandang waktu maupun tempat sehingga sangat riskan jika untuk berobat gratis warga miskin harus menunggu hingga satu bulan.
“Kami minta Pemkab proaktif mencarikan solusi agar warga miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” ungkapnya.
Yoga menandaskan, proses lelang kalau bisa dipercepat sehingga warga yang bergantung kepada pelayanan Jamkesda tidak keteteran. – Oleh : Rohmah Ermawati

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Selasa, 02 Februari 2010 , Hal.VII