Pemilih Pilpres susut 5.974 nama

Klaten (Espos) - Jumlah pemilih pada Pilpres mendatang diperkirakan berkurang. Menyusut 5.974 pemilih dibandingkan saat Pemilu sebelumnya.

Anggota KPU Klaten yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, Siti Farida mengatakan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu legislatif lalu memuat 1.013.986 nama, sedangkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres hanya memuat 1.008.012 nama. Para calon pemilih pada Pilpres itu terdiri dari 489.269 pemilih laki-laki dan 518.743 pemilih perempuan.

“Penghitungan dari para petugas menghasilkan data seperti itu. Memang ada selisih,” ujar Farida, Senin (11/5), yang selanjutnya menerangkan bahwa dengan menyusutnya jumlah pemilih tersebut maka dipastikan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilpres mendatang juga bakal menyusut dibandingkan TPS Pemilu legislatif yang mencapai 3.029 unit dengan kapasitas rata-rata 300 pemilih.

Pada Pilpres mendatang, rinci dia, hanya akan dibangun 2.474 TPS dengan kapasitas rata-rata 450 sampai dengan 500 pemilih, atau selisih 555 TPS dibandingkan Pemilu sebelumnya. Pengurangan jumlah TPS itu menurut Farida bisa menghemat biaya. KPU, imbuhnya, juga bisa melakukan penghematan lain karena ada beberapa pos pembiayaan yang berkurang.

Pos tersebut antara lain, honor KPPS, biaya pendirian tenda, transportasi, honor petugas keamanan, dan uang sidang. Jika dijumlah, selisih seluruh pos anggaran tersebut menghabiskan dana sekitar, Rp 900 juta.
Terkait sudah dipublikasikannya DPS, Farida selanjutnya mempersilakan masyarakat mencermati daftar itu dan melaporkan apabila menemukan kesalahan. DPS yang diumumkan KPU, kata Farida adalah DPS dengan perbaikan.

Pihaknya tidak lagi memasukan pemilih yang telah meninggal dunia, atau terbukti berprofesi sebagai aparat TNI dan Polri.
Menurut Farida, pihaknya akan melibatkan pimpinan partai politik, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan Panitia Pengawas Pemilu untuk mencermati DPS. Pihaknya mengaku akan berusaha keras agar tidak lagi ada kesalahan dalam penyusunan data pemilih. Untuk itu, tegasnya, masyarakat harus pro aktif mencermati DPT. Waktunya hingga Minggu (17/5).

Diingatkannya, sekeras apapun usaha KPU untuk memperbaiki daftar pemilih Pemilu mendatang, takkan ada gunanya apabila tanpa respons masyarakat. – Oleh : nad

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Selasa, 12 Mei 2009 , Hal.VII