Penerimaan CPNS Klaten 2009 Pemkab gandeng UI

Klaten (Espos) Pemkab Klaten menggandeng Universitas Indonesia (UI) sebagai lembaga pihak ketiga yang melakukan seluruh rangkaian proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2009.

Kerja sama dengan UI itu dijalin agar proses rekrutmen yang dilakukan secara mandiri itu tetap terjaga kredibilitasnya.
Bupati Klaten H Sunarna SH MHum, Selasa (27/10), ketika ditemui wartawan di kompleks Setda Pemkab setempat mengatakan, pihaknya menggandeng UI untuk melaksanakan proses rekrutmen CPNS di Klaten pada tahun 2009 ini. “UI ini lembaga yang bagus, kredibilitasnya bagus. Mereka kerap melakukan proses rekrutmen personel untuk tempat-tempat seperti KPK, BI dan lainnya.”
Oleh karenanya, Sunarna menegaskan proses yang ada pasti tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Saat ditanya soal wewenang rekrutmen, Sunarna mengatakan berada di tangan Pemkab. Namun, seluruh prosesnya dilakukan oleh UI. “Saya jamin tidak ada permainan. Bila masuk, ya memang pintar betul. Saya sendiri pun tidak akan pernah bisa intervensi,” jamin Bupati.
Dia menandaskan, model tes dan tahapan yang akan dilakukan tidak jauh berbeda dengan tes-tes pada periode sebelumnya. Pemkab, jelas Bupati, akan menerjunkan tim pengawasan saat proses rekrutmen berlangsung. Proses pengawasan dilakukan agar penerimaan CPNS kali ini berjalan lebih baik. “Nanti yang mengurusi (rekrutmen dan kelulusan) langsung dari UI, bukan kami.”

Tambahi beban
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Klaten Darmadi mengatakan proses rekrutmen CPNS merupakan hal yang dilematis. Di satu sisi, kebutuhan untuk mengakomodir dan mengurangi angkatan kerja di Klaten harus dilakukan, sehingga CPNS menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah. Namun, di sisi lainnya, bertambahnya CPNS akan berdampak pada peningkatan beban keuangan daerah. ”Oleh karenanya, kami berharap, dengan adanya penerimaan CPNS ini, maka, anggaran dari pemerintah pusat juga harus ditambah,” kata dia.
Sebagai gambaran, Klaten memiliki jumlah PNS hampir 17.000 orang. Dengan jumlah sebesar itu, belanja aparatur daerah, jelas Darmadi, telah mencapai lebih dari 60% dari APBD 2009. “Ini sangat dilematis, karena faktor utamanya adalah adanya tambahan beban keuangan daerah.”
Dia berharap, Pemkab setempat menerapkan prinsip zero growth dalam proses rekrutmen CPNS. Artinya, Pemkab harus menyeimbangkan antara jumlah pegawai yang masuk dan pegawai yang keluar atau pensiun. Model tersebut dinilai bermanfaat untuk menekan beban keuangan daerah, mengingat ancaman kesulitan finansial masih membayangi. – Oleh : Heriyono Adi Anggoro

Disalin dari: SOLOPOS, Edisi : Rabu, 28 Oktober 2009 , Hal.VII