Pertambangan liar disoroti. Dituding jadi beking, Bupati Sunarna berang

Klaten (Espos) – Nama Bupati Klaten H Sunarna SE MHum diduga dicatut untuk melegalkan aksi pertambangan liar. Tak urung, Bupati pun berang dan menegaskan akan segera menutup seluruh pertambangan liar di Klaten.

Ditemui wartawan di kompleks Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Klaten, Selasa (16/6), Kepala Daerah tak menutupi kemurkaanya atas klaim penambang liar itu. Dipaparkan Sunarna, dirinya telah mendengar informasi adanya penambangan di wilayah Gemampir, Karangnongko yang diaku-aku sebagai milik adiknya. “Secepatnya akan kami sisir dan ditutup. Ini juga berdasarkan rekomendasi rapat dengan Pemprov Jateng di Magelang. Dalam rapat tersebut terungkap, di Klaten ada sedikitnya 14 lokasi pertambangan liar,” tegasnya.

Sunarna mengaku terkejut karena namanya disebut-sebut sebagai beking pertambangan liar yang menyatakan seakan-akan lokasi pertambangan liar itu milik sanak keluarganya. Atas pencatutan namanya itu, Bupati tegas membantah. Dia menegaskan tak menjalankan aktivitas pertambangan di Klaten, terlebih lagi yang tidak berizin. “Tidak ada satupun penambangan, buat apa saya (punya-red)?” tukas dia.

Tak mengejutkan
Menanggapi rencana penutupan pertambangan liar itu, anggota Komisi III DPRD Klaten, Marjuki, mengaku tak terkejut dengan adanya aksi pencatutan nama Bupati tersebut. Dia justru merasa heran dengan keterkejutan Bupati atas dugaan pencatutan itu. “Sebenarnya hal seperti ini bukan lagi sebuah kejutan. Rekomendasi mengenai penertiban pertambangan liar sudah kami lakukan sejak dari dulu. Itu wacana lama.”
Namun, jelas Marjuki, dia menilai Pemkab Klaten maupun Pemprov Jateng belum memiliki langkah konkret terkait upaya penertiban tersebut. Padahal, apabila mereka serius, baik Bupati maupun Gubernur, bisa saja segera menutup semua lokasi pertambangan liar itu. “Apabila ada good will dan Gubernur serius, itu tidak sulit, sangat mudah,” katanya.

Yang ditunggu masyarakat saat ini, lanjut Marjuki, adalah realisasi penutupan sebagaimana dijanjikan Bupati itu. Kerap kali, sambungnya, apabila wacana tersebut berkumandang, muncul ketakutan pemerintah bakal berhadapan dengan masyarakat. “Padahal, masyarakat di sana itu sebagian besar adalah penambang manual. Tidak berakibat secara langsung terhadap mereka. Mestinya sudah risih sejak dari dulu,” pungkas dia. – Oleh : haa

Disalin  dari: SOLOPOS, Edisi : Rabu, 17 Juni 2009 , Hal.VII